Senin, 30 Maret 2009

Pembangunan Sosial dan Budaya

PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA
A. UMUM
Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan dalam bab ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang keempat, yaitu membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya.
Permasalahan pembangunan sosial dan budaya yang menjadi perhatian utama antara lain adalah masih rendahnya derajat kesehatan dan status gizi serta tingkat kesejahteraan sosial masyarakat; masih rentannya ketahanan budaya dan belum diberdayakannya kesenian dan pariwisata secara optimal; masih rendahnya kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan nasional, belum membudayanya olahraga dan masih rendahnya prestasi olahraga. Berbagai permasalahan tersebut akan diatasi melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang mengacu pada arah kebijakan sosial dan budaya yang telah diamanatkan dalam GBHN 1999–2004. Strategi yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan bidang sosial dan budaya adalah desentralisasi; peningkatan peran masyarakat termasuk dunia usaha; pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan dan keluarga; penguatan kelembagaan termasuk peningkatan koordinasi antarsektor dan antarlembaga.
B. ARAH KEBIJAKAN
Sesuai dengan GBHN 1999-2004, arah kebijakan pembangunan sosial dan budaya adalah sebagai berikut.
1. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia.
b. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
c. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.
d. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
VIII - 1
e. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
f. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
g. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana.
h. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar, dan pemakai.
i. Memberikan aksesibilitas fisik dan nonfisik guna menciptakan perspektif penyandang cacat dalam segala pengambilan keputusan.
2. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
a. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
b. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
c. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.
d. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.
e. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media massa kreatif yang memuat keberagaman jenis kesenian untuk meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan bangsa, pembentukan opini publik yang positif dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi.
f. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.
g. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antarbangsa.
VIII - 2
h. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam, dan tidak merusak lingkungan.
3. Kedudukan dan Peranan Perempuan
a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
4. Pemuda dan Olahraga
a. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.
b. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi, harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga termasuk organisasi olahraga penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan di tingkat Internasional.
c. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.
d. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri.
e. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN
Program pembangunan sosial dan budaya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2000-2004 dikelompokkan dalam program kesehatan dan kesejahteraan sosial; kebudayaan, kesenian dan pariwisata; kedudukan dan peranan perempuan; serta pemuda dan olahraga, dengan uraian sebagai berikut:
VIII - 3
1. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
1.1 Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat
a. Lingkungan Sehat
Program ini bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat yang mendukung tumbuh kembang anak dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat, dan memungkinkan interaksi sosial, serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan sehingga tercapai derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat yang optimal.
Lingkungan yang diharapkan adalah yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Lingkungan tersebut mencakup unsur fisik, biologis, dan psikososial. Berbagai aspek lingkungan yang membutuhkan perhatian adalah tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan permukiman yang sehat, dan lingkungan yang memungkinkan kecukupan ruang gerak untuk interaksi psikososial yang positif antaranggota keluarga maupun anggota masyarakat. Lingkungan yang kondusif juga diperlukan untuk mendorong kehidupan keluarga yang saling asih, asah, asuh untuk menciptakan ketahanan keluarga dari pengaruh negatif modernisasi. Beberapa masalah lingkungan biologis yang perlu diantisipasi adalah pembukaan lahan baru, permukiman pengungsi, dan urbanisasi yang erat kaitannya dengan penyebaran penyakit melalui vektor, perubahan kualitas udara karena polusi, dan paparan terhadap bahan berbahaya lainnya. Peningkatan mutu lingkungan mensyaratkan kerjasama dan perencanaan lintas sektor bahkan lintas negara yang berwawasan kesehatan.
Sasaran yang akan dicapai oleh program ini adalah (1) tersusunnya kebijakan dan konsep peningkatan kualitas lingkungan di tingkat lokal, regional dan nasional dengan kesepakatan lintas sektoral tentang tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; (2) terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat dengan memaksimalkan potensi sumber daya secara mandiri; (3) meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat; (4) meningkatnya cakupan keluarga yang mempunyai akses terhadap air bersih yang memenuhi kualitas bakteriologis dan sanitasi lingkungan di perkotaan dan perdesaan; (5) tercapainya permukiman dan lingkungan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan di perdesaan dan perkotaan termasuk penanganan daerah kumuh; (6) terpenuhinya persyaratan kesehatan di tempat-tempat umum termasuk sarana dan cara pengelolaannya; (7) terpenuhinya lingkungan sekolah dengan ruang yang memadai dan kondusif untuk menciptakan interaksi sosial dan mendukung perilaku hidup sehat; (8) terpenuhinya persyaratan kesehatan di tempat kerja, perkantoran, dan industri termasuk bebas radiasi; (9) terpenuhinya persyaratan kesehatan di seluruh rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain termasuk pengolahan limbah; (10) terlaksananya pengolahan limbah industri dan polusi udara oleh industri maupun sarana transportasi; dan (11) menurunnya tingkat paparan pestisida dan insektisida di lingkungan kerja pertanian dan industri serta pengawasan terhadap produk-produknya untuk keamanan konsumen.
Kegiatan pokok yang tercakup dalam program lingkungan sehat adalah (1) meningkatkan promosi hygiene dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; (2) meningkatkan mutu lingkungan perumahan dan permukiman termasuk pengungsian; (3) meningkatkan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum dan pengelolaan makanan; (4) meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja; (5) meningkatkan wilayah/kawasan sehat termasuk kawasan bebas rokok.
VIII - 4
b. Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan umum program ini adalah memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat dalam bidang kesehatan untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya sendiri dan lingkungannya menuju masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif. Hal ini ditempuh melalui peningkatan pengetahuan, sikap positif, perilaku dan peran aktif individu, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan sosial budaya setempat.
Perilaku masyarakat yang diharapkan adalah yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah terjadinya risiko penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan peningkatan kesehatan masyarakat, sedangkan kemampuan masyarakat yang diharapkan pada masa depan adalah mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi.
Sasaran umum program ini adalah terciptanya keberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat dalam bidang kesehatan yang ditandai oleh peningkatan perilaku hidup sehat dan peran aktif dalam memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan diri dan lingkungan sesuai dengan sosial budaya setempat, khususnya pada masa kehamilan, masa bayi dan kanak-kanak, remaja perempuan usia produktif, dan kelompok-kelompok lain dengan kebutuhan kesehatan yang khusus.
Sasaran khusus program ini adalah (1) meningkatnya perwujudan kepedulian perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan bermasyarakat; (2) menurunnya prevalensi perokok, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta meningkatnya lingkungan sehat bebas rokok, dan bebas NAPZA di sekolah, tempat kerja, dan tempat-tempat umum; (3) menurunnya angka kematian dan kecacatan akibat kelahiran/persalinan, kecelakaan, dan rudapaksa; (4) menurunnya prevalensi dan dampak gangguan jiwa masyarakat; (5) meningkatnya keterlibatan dan tanggung jawab laki-laki dalam kesehatan keluarga; dan (6) ber-kembangnya sistem jaringan dukungan masyarakat, sehingga pada akhirnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dapat meningkat.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan melalui program ini adalah (1) meningkatkan kepedulian terhadap perilaku bersih dan sehat; (2) meningkatkan kepedulian terhadap proses perkembangan dini anak; (3) meningkatkan upaya anti tembakau dan NAPZA; (4) mening-katkan pencegahan kecelakaan dan rudapaksa; (5) meningkatkan upaya kesehatan jiwa masyarakat; (6) memperkuat sistem jaringan dukungan masyarakat sesuai dengan potensi dan budaya setempat.
1.2 Program Upaya Kesehatan
Tujuan umum program ini adalah meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. Sasaran umum program ini adalah tersedianya pelayanan kesehatan dasar (pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di puskesmas) dan rujukan (pelayanan kesehatan lanjutan yang dilaksanakan di rumah sakit) baik pemerintah maupun swasta yang didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan praupaya (dana jaminan kesehatan). Perhatian utama diberikan pada pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan sesuai masalah setempat.
Tujuan khusus program ini adalah (1) mencegah terjadinya dan tersebarnya penyakit menular sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat; (2) menurunkan angka
VIII - 5
kesakitan (morbiditas), kematian (mortalitas), dan kecacatan (disability) dari penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk kesehatan gigi; (3) meningkatkan dan memperluas jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar; (4) meningkatkan dan memantapkan mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan penunjangnya agar efisien dan efektif; (5) me-ningkatkan penggunaan obat rasional dan cara pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat baik secara tersendiri maupun terpadu dalam jaringan pelayanan kesehatan paripurna; (6) meningkatkan status kesehatan reproduksi bagi wanita usia subur termasuk anak, remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui; (7) meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan manusia dalam menghadapi kondisi matra (lingkungan khas) yang berubah secara bermakna sehingga tetap dapat bertahan dalam kehidupan serta mampu mengatasi permasalahan secara mandiri; (8) menghindarkan manusia dan lingkungannya dari dampak bencana yang terjadi baik akibat ulah manusia maupun alam, melalui upaya-upaya survailans epidemiologi, pencegahan, dan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terpadu, dengan peran masyarakat secara aktif; (9) mengembangkan pelayanan rehabilitasi bagi kelompok yang memerlukan pelayanan khusus; (10) meningkatkan pelayanan kesehatan bagi kelompok lanjut usia.
Sasaran yang akan dicapai oleh program ini adalah (1) menurunnya angka kesakitan penyakit demam berdarah dengue (DBD) menjadi kurang dari 5 per 100.000 penduduk; angka kesakitan malaria menurun 75 persen dari kondisi tahun 2000; angka kesembuhan penyakit tuberculosis (TB) paru lebih dari 85 persen; prevalensi human immunodeficiency virus (HIV) kurang dari 1 persen; angka kematian pneumonia balita menurun menjadi 3 per 1.000 balita; angka kematian diare pada balita menurun menjadi 1,25 per 1.000 balita; eliminasi penyakit kusta; pencapaian universal child immunization (UCI) 90 persen; dan eradikasi polio; serta mencegah masuknya penyakit-penyakit baru seperti Ebola, dan radang otak; (2) menurunnya kejadian penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, gangguan mental, dan kematian akibat kecelakaan; (3) meningkatnya rasio tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dibanding penduduk, terjangkaunya 90 persen masyarakat di daerah rawan kesehatan oleh pelayanan kesehatan, dan meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan; (4) meningkatnya persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang memenuhi standar baku mutu (quality assurance), dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; (5) meningkatnya penggunaan obat secara rasional; (6) meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi 75 persen; cakupan penanganan komplikasi kasus obstetri minimal 12 persen dari seluruh persalinan; cakupan pembinaan kesehatan balita dan anak usia prasekolah menjadi 80 persen, cakupan pelayanan antenatal, postnatal, dan neonatal menjadi 90 persen; (7) menurunnya angka kematian akibat perubahan kondisi matra seperti angka kematian jemaah haji dan pengungsi; (8) berkembangnya pelaksanaan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB), pencegahan dan penanggulangan bencana secara terpadu dan melibatkan peran aktif masyarakat; dan (9) berkembangnya pelayanan kesehatan rehabilitasi bagi kelompok penderita kecacatan dan pelayanan kesehatan bagi kelompok lanjut usia.
Kegiatan pokok yang tercakup dalam program upaya kesehatan adalah (1) meningkatkan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi; (2) meningkatkan upaya pemberantasan penyakit tidak menular; (3) meningkatkan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan yang terdiri atas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan; (4) meningkatkan pelayanan kesehatan penunjang; (5) membina dan mengembangkan pengobatan tradisional; (6) meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi; (7) meningkatkan pelayanan kesehatan matra; (8) mengembangkan survailans epidemiologi; (9) melaksanakan penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.
VIII - 6
1.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Tujuan umum program ini adalah meningkatkan intelektualitas dan produktivitas sumber daya manusia, sedangkan tujuan khusus adalah: (1) meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi; (2) meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih; dan (3) meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan bermutu untuk memantapkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga.
Sasaran yang akan dicapai adalah (1) menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita menjadi 20 persen; (2) menurunnya prevalensi gangguan akibat kurang yodium (GAKY) berdasarkan total goitre rate (TGR) pada anak menjadi kurang dari 5 persen; (3) menurunnya anemia gizi besi pada ibu hamil menjadi 40 persen, dan kurang energi kronis (KEK) ibu hamil menjadi 20 persen; (4) tidak ditemukannya kekurangan vitamin A (KVA) klinis pada balita dan ibu hamil; (5) mencegah meningkatnya prevalensi gizi lebih, menjadi kurang dari 10 persen; (6) menurunnya prevalensi bayi berat lahir rendah (BBLR); (7) meningkatnya jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium menjadi 90 persen; (8) meningkatnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif menjadi 80 persen; (9) meningkatnya pemberian makanan pendamping (MP) - ASI yang baik mulai usia bayi 4 bulan; (10) tercapainya konsumsi gizi seimbang dengan rata-rata konsumsi energi sebesar 2.200 kkal per kapita per hari dan protein 50 gram per kapita per hari; dan (11) sekurang-kurangnya 70 persen keluarga telah mandiri sadar gizi.
Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini adalah (1) meningkatkan penyuluhan gizi masyarakat; (2) menanggulangi gizi kurang dan menekan kejadian gizi buruk pada balita serta menanggulangi KEK pada wanita usia subur termasuk ibu hamil dan ibu nifas; (3) menanggulangi GAKY; (4) menanggulangi anemia gizi besi (AGB); (5) menanggulangi KVA; (6) meningkatkan penanggulangan kurang gizi mikro lainnya (misalnya calsium, zinc, dan lain-lain); (7) meningkatkan penanggulangan gizi lebih; (8) melaksanakan fortifikasi dan keamanan pangan; (9) memantapkan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG); (10) me-ngembangkan dan membina tenaga gizi; (11) melaksanakan penelitian dan pengembangan gizi; (12) melaksanakan perbaikan gizi institusi (misalnya sekolah, RS, perusahaan, dan lain-lain); (13) melaksanakan perbaikan gizi akibat dampak sosial, pengungsian, dan bencana alam.
1.4 Program Sumber Daya Kesehatan
Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan; (2) meningkatkan jumlah, efektivitas, dan efisiensi penggunaan biaya kesehatan; dan (3) meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan logistik pada sarana pelayanan kesehatan yang semakin merata, terjangkau, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Sasaran umum program ini adalah (1) terdapatnya kebijakan dan rencana pengembangan tenaga kesehatan dari masyarakat dan pemerintah di semua tingkat; (2) meningkatnya pendayagunaan tenaga kesehatan yang ada dan pengembangan pembinaan karier seluruh tenaga kesehatan; (3) meningkatnya fungsi lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan yang mengutamakan pengembangan peserta didik dalam rangka meningkatkan profesionalisme; (4) meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta sistem pemeliharaan kesehatan dengan pembiayaan praupaya; (5) meningkatnya jumlah badan usaha yang menyelenggarakan upaya sistem pembiayaan praupaya; (6) tersedianya jaringan pemberi pelayanan kesehatan paripurna yang bermutu, baik pemerintah maupun swasta, sesuai dengan kebutuhan sistem pembiayaan praupaya; (7) meningkatnya jumlah unit jaringan pelayanan dokter keluarga sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan sistem pembiayaan praupaya yang menyelenggarakan
VIII - 7
pelayanan paripurna dan bermutu; (8) tersedianya peralatan kesehatan baik medis maupun nonmedis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan (9) tersedianya perbekalan kesehatan yang memadai baik jenis maupun jumlahnya, yang sesuai dengan permasalahan setempat dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Kegiatan yang tercakup dalam program sumber daya kesehatan adalah (1) meningkatkan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan; (2) meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; (3) mengembangkan sistem pembiayaan praupaya; (4) mengembangkan sarana, prasarana dan dukungan logistik pelayanan kesehatan.
1.5 Program Obat, Makanan, dan Bahan Berbahaya
Program ini bertujuan untuk (1) melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), dan bahan berbahaya yang lain; (2) melindungi masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan (farmakes) yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan; (3) menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat yang bermutu yang dibutuhkan masyarakat; dan (4) me-ningkatkan potensi daya saing industri farmasi terutama yang berbasis sumber daya alam dalam negeri.
Sasaran yang akan dicapai oleh program ini adalah (1) terkendalinya penyaluran obat dan NAPZA; (2) terhindarnya masyarakat dari penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat dan NAPZA; (3) dicegahnya risiko atau akibat samping penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai pengelolaan yang tidak memenuhi syarat; (4) terjaminnya mutu produk farmasi dan alat kesehatan yang beredar; (5) terhindarnya masyarakat dari informasi penggunaan farmakes yang tidak objektif dan menyesatkan; (6) tercapainya tujuan medis penggunaan obat secara efektif dan aman sekaligus efisiensi pembiayaan obat; (7) diterapkannya petunjuk pengaturan produk farmakes (good regulatory practice); (8) diterapkannya petunjuk pengelolaan produk farmakes (good management practice) melalui peningkatan pelayanan perizinan/registrasi yang profesional dan tepat waktu; (9) terakuinya kemampuan pengujian Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan (PPOM)/Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) dalam sistem akreditasi internasional; (10) meningkatnya potensi daya saing industri farmasi nasional menghadapi globalisasi; (11) terjaminnya mutu sarana cara produksi obat yang baik (CPOB), pengadaan dan penyaluran produk farmakes yang beredar; (12) terjaminnya kecukupan obat esensial generik bagi pelayanan kesehatan dasar di sektor publik; dan (13) terjaminnya mutu pengelolaan obat di kabupaten/kota dalam rangka desentralisasi.
Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini adalah (1) meningkatkan pengamanan bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya yang lain; (2) meningkatkan pengamanan dan pengawasan makanan dan bahan tambahan makanan (BTM); (3) meningkatkan pengawasan obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan termasuk pengawasan terhadap promosi/iklan; (4) meningkatkan penggunaan obat rasional; (5) menerapkan obat esensial; (6) mengembangkan obat asli Indonesia; (7) membina dan mengembangkan industri farmasi; (8) meningkatkan mutu pengujian laboratorium pengawasan obat dan makanan (POM); (9) mengembangkan standar mutu obat dan makanan; (10) mengembangkan sistem dan layanan informasi POM.
1.6 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Untuk penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan strategi yang telah ditetapkan dibutuhkan kebijakan dan manajemen sumber daya yang efektif dan efisien didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sehingga dapat tercapai pelayanan
VIII - 8
kesehatan yang merata dan berkualitas. Sumber daya tersebut terdiri atas sumber daya tenaga, pembiayaan, fasilitas, ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi. Sumber daya yang mendukung tercapainya tujuan, kebijakan, dan strategi tersebut berasal dari pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.
Sasaran yang akan dicapai oleh program ini adalah 1) terciptanya kebijakan kesehatan yang menjamin tercapainya sistem kesehatan yang efisien, efektif, berkualitas, dan berkesinambungan; (2) terciptanya kebijakan kesehatan yang mendukung reformasi bidang kesehatan; (3) tersedianya sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mampu melakukan berbagai kajian kebijakan kesehatan; (4) berjalannya sistem perencanaan kesehatan melalui pendekatan wilayah dan sektoral dalam mendukung desentralisasi; (5) terciptanya organisasi dan tata laksana di berbagai tingkat administrasi sesuai dengan asas desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; (6) tertatanya administrasi keuangan dan perlengkapan yang efisien dan fleksibel di seluruh jajaran kesehatan; (7) terciptanya mekanisme pengawasan pengendalian di seluruh jajaran kesehatan; (8) tersusunnya berbagai perangkat hukum di bidang kesehatan secara menyeluruh; (9) terlaksananya inventarisasi, kajian dan analisis secara akademis seluruh perangkat hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan; (10) tersedianya perangkat hukum guna dilaksanakannya proses legislasi dan mitigasi dalam penyelesaian konflik hukum bidang kesehatan; (11) tersedianya informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu, dan lengkap sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan pembangunan kesehatan, serta menyediakan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan di semua tingkat administrasi; dan (12) tersusunnya kebijakan dan konsep pengelolaan program kesehatan untuk mendukung desentralisasi.
Kegiatan pokok yang tercakup dalam program kebijakan dan manajemen kesehatan adalah (1) mengembangkan kebijakan program kesehatan; (2) mengembangkan manajemen pembangunan kesehatan; (3) mengembangkan hukum kesehatan, termasuk penyempurnaan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan penyusunan RUU tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat serta RUU tentang Praktek Kedokteran; (4) mengembangkan sistem informasi kesehatan; (5) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
1.7 Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial
Potensi kesejahteraan sosial mencakup perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan lembaga/organisasi pelayanan sosial yang memiliki dan memanfaatkan kemampuannya dalam mengembangkan taraf kesejahteraan sosial bagi diri, keluarga, dan lingkungannya, serta bagi mereka yang masih mengalami permasalahan dalam memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Selain itu, potensi kesejahteraan sosial juga mencakup nilai-nilai yang konstruktif, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup, dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Sasaran kinerja program ini adalah (1) terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang; (2) terlindunginya anak, lanjut usia, dan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah; (3) tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi penduduk lanjut usia, veteran, dan penyandang cacat; (4) meningkatnya kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumber daya manusia yang produktif; (5) terlindunginya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara wajar; (6) terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk lanjut usia dan veteran secara
VIII - 9
berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat umum; (7) pulih, terbebas, dan berdayanya anak nakal dan korban narkotika dari kenakalan dan penyalahgunaan narkoba; (8) pulihnya kemauan dan kemampuan tuna susila untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; (9) mandirinya fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya produktif; (10) meningkatnya kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam penyelamatan penyandang masalah sosial, korban akibat bencana, termasuk korban kerusuhan sosial, dan warga masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana; (11) meningkatnya pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial masyarakat, yang meliputi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM), relawan sosial, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), karang taruna, lembaga perlindungan sosial kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat, dan dunia usaha dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah sosial; (12) meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba; (13) dikembangkannya program jaminan, perlindungan, dan asuransi sosial.
Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah (1) memberdayakan anak terlantar termasuk anak jalanan; (2) menyebarkan informasi tentang hak-hak anak serta perlindungan sosial bagi anak perempuan dan lanjut usia yang diperlakukan salah; (3) menetapkan peraturan perundang-undangan dan menyediakan kemudahan akses pelayanan sosial dan fasilitas umum bagi lanjut usia, veteran, dan penyandang cacat; (4) memberikan santunan bagi lanjut usia dan veteran; (5) melakukan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat; (6) melakukan rehabilitasi sosial bagi anak nakal dan korban penyalahgunaan narkotika; (7) melakukan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial; (8) memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi, keluarga miskin, dan komunitas adat terpencil; (9) memberikan bantuan bagi korban bencana baik bencana alam maupun akibat ulah manusia; (10) meningkatkan jumlah dan kemampuan TKSM, relawan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan, LSM, karang taruna, organisasi kepemudaan, lembaga-lembaga perlindungan sosial, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok tingkat lokal; (11) melakukan penyuluhan sosial bagi masyarakat dan dunia usaha; (12) memberikan penghargaan bagi pihak-pihak yang berperan aktif menyelenggarakan pelayanan sosial; (13) meningkatkan sumbangan sosial masyarakat; (14) mengembangkan program jaminan, perlindungan, dan asuransi kesejahteraan sosial. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
1.8 Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial
Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta penetapan standardisasi dan legislasi pelayanan sosial.
Sasaran kinerja program ini adalah (1) terumuskannya alternatif intervensi pelayanan sosial; (2) meningkatnya kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat; (3) meningkatnya pendayagunaan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih dalam menyelenggarakan pelayanan sosial; (4) tersedianya data dan informasi kesejahteraan sosial; dan (5) terumuskannya standardisasi legislasi pelayanan sosial.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah (1) melakukan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; (2) melakukan perencanaan, pendayagunaan, pelatihan, dan pendidikan tenaga kesejahteraan sosial; (3) menyusun standardisasi pelayanan sosial; (4) me-ningkatkan kualitas tenaga dan lembaga pelayanan sosial; (5) mengembangkan sistem informasi
VIII - 10
kesejahteraan sosial; (6) mengembangkan sistem legislasi kesejahteraan sosial. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
1.9 Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik dalam Penanganan Masalah-masalah Sosial
Program ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jaringan kerja. Sasaran kinerja program adalah terumuskannya dan terlaksananya kebijakan penanganan masalah-masalah sosial dalam keselarasan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui wadah jaringan kerja.
Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah (1) melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi mengenai masalah-masalah sosial; (2) melakukan pengkajian dan analisis data dan informasi mengenai masalah-masalah sosial; (3) merumuskan besaran masalah dalam penanganan masalah-masalah sosial; (4) melakukan pengkajian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial; (5) menyampaikan rekomendasi kebijakan publik pada instansi yang terkait: (6) merumuskan kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial; (7) melaksanakan kebijakan publik dan melakukan sosialisasi kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial; (8) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial.
1.10 Program Pengembangan Sistem Informasi Masalah-masalah Sosial
Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentuan kebijakan masalah-masalah sosial, membangun sistem informasi yang diperlukan sebagai alat peringatan dini, dan meningkatkan fungsi dan koordinasi jaringan informasi kelembagaan dalam upaya pembentukan keterpaduan pengendalian masalah-masalah sosial. Tujuan lain program ini adalah untuk menyediakan data dan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan dunia usaha tentang: (1) perkembangan masalah menyangkut aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya; (2) modal sosial yang dimiliki masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya ekonomi; dan (3) perkembangan masalah-masalah sosial itu sendiri. Data dan informasi tersebut dapat didayagunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah-masalah sosial.
Sasaran kinerja program adalah (1) tersusunnya sistem pengelolaan data dan informasi masalah-masalah sosial; (2) terwujudnya mekanisme penyelenggaraan sistem informasi masalah-masalah sosial; dan (3) teridentifikasinya berbagai indikator strategis masalah-masalah sosial.
Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah (1) mengembangkan sistem informasi masalah sosial; (2) membangun pusat informasi dan layanan masyarakat; (3) melakukan pengkajian masalah laten bangsa.
1.11 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan
Program ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan kependudukan di berbagai bidang pembangunan. Sasaran kinerja program ini adalah (1) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan kependudukan bagi peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta pengembangan informasi dan administrasi
VIII - 11
kependudukan; dan (2) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan daerah dan wilayah.
Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini adalah (1) melakukan pengkajian, pengembangan, dan penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat setiap saat dan lengkap serta menggambarkan karakteristik penduduk baik pada tingkat makro maupun mikro; (2) melakukan pengkajian kebijakan pembangunan kependudukan dalam aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas; (3) melakukan pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan yaitu kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk di semua tingkat wilayah administrasi; (4) me-lakukan pengkajian dan pengembangan kebijakan dan pranata hukum tentang informasi dan administrasi kependudukan, termasuk registrasi penduduk; (5) melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan kependudukan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kependudukan; (6) melakukan promosi cara-cara untuk menjadi penduduk yang berkualitas sejak usia dini sampai lanjut usia; (7) meningkatkan jumlah tenaga peneliti kependudukan yang berkualitas.
1.12 Program Pemberdayaan Keluarga
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan keluarga antara lain ditandai oleh meningkatnya kesadaran dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, sosial, dan psikologis anggotanya baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, kesejahteraan keluarga juga dicerminkan oleh meningkatnya peran perempuan, terutama ibu dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga. Meningkatnya ketahanan keluarga antara lain ditunjukkan oleh kemampuan keluarga dalam menangkal pengaruh budaya asing yang negatif bagi anggotanya serta dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA oleh anggotanya.
Sasaran kinerja program ini adalah (1) menurunnya jumlah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan rohani, pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan termasuk keluarga berencana; (2) meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengakses informasi dan sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan keluarganya; (3) meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan penumbuhkembangan anak; dan (4) menurunnya disharmoni dan tindak kekerasan dalam keluarga.
Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini adalah (1) menye-lenggarakan pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE), dan konseling; (2) melakukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan bagi keluarga terutama keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar; (3) menyelenggarakan pelayanan pemberdayaan keluarga khususnya bagi keluarga yang memiliki balita dan remaja.
1.13 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga guna mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Sasaran utama kinerja program ini adalah: (1) menurunnya jumlah penduduk yang melangsungkan perkawinan pada usia remaja; (2) meningkatnya pemahaman dan upaya masyarakat, keluarga, dan remaja terhadap kesehatan reproduksi bagi remaja; (3) me-nurunnya jumlah kehamilan pada usia remaja; (4) menurunnya kejadian kehamilan pranikah;
VIII - 12
dan (5) meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku positif remaja dalam hal penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.
Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam program ini baik yang melalui jalur sekolah maupun luar sekolah adalah (1) melakukan promosi kesehatan reproduksi remaja baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan; (2) melakukan advokasi, KIE, dan konseling kesehatan reproduksi remaja bagi remaja, keluarga, dan masyarakat; (3) melakukan promosi pendewasaan usia kawin.
1.14 Program Keluarga Berencana (KB)
Program KB bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga-keluarga kecil berkualitas. Sasaran utama kinerja program KB adalah (1) menurunnya pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak terlayani KB (unmet need) menjadi sekitar 6,5 persen; (2) meningkatnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB menjadi sekitar 8 persen; dan (3) menurunnya angka kelahiran total (TFR) menjadi 2,4 per perempuan.
Kegiatan pokok program ini adalah (1) melakukan advokasi serta KIE KB; (2) meningkatkan kualitas pelayanan kontrasepsi; (3) memberikan jaminan dan perlindungan pemakai kontrasepsi; (4) meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak; (5) melakukan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi. Keseluruhan kegiatan tersebut didukung oleh kegiatan seperti melakukan pelatihan dan penelitian, serta mengembangkan sistem informasi manajemen.
1.15 Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sasaran utama kinerja program ini adalah (1) meningkatnya jumlah PUS yang ber-KB secara mandiri; (2) meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan (3) meningkatnya jumlah lembaga yang secara mandiri menyelenggarakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
Kegiatan pokok program ini adalah (1) melakukan pelatihan dan bimbingan pelayanan dan manajemen KB dan kesehatan reproduksi bagi institusi dan lembaga berbasiskan masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan KB; (2) menyediakan dan menyelenggarakan pertukaran informasi tentang KB dan kesehatan reproduksi; (3) melakukan pelatihan dan kerjasama internasional di bidang KB dan kesehatan reproduksi; (4) melakukan promosi kemandirian ber-KB.
2. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
2.1 Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, dan memperkokoh ketahanan budaya.
VIII - 13
Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah (1) berkembangnya sistem nilai budaya Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional, dan diperkaya oleh budaya baru yang serasi, kondusif, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama untuk menghadapi tantangan masa depan; (2) terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya masyarakat lainnya; (3) berkembangnya kebebasan berkreasi dalam berkesenian; (4) terlindunginya pelaku seni dan budaya dari pelanggaran hak cipta; (5) meningkatnya jumlah film nasional yang berkualitas dan bermoral; dan (6) tersusunnya inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui program ini adalah (1) meningkatkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman; (2) menciptakan iklim yang kondusif bagi timbulnya kreasi sastra, seni, dan budaya; (3) mem-bina dan mengembangkan kebahasaan; (4) mengembangkan kepustakaan dan budaya ilmiah; (5) membina dan mengembangkan kesenian; (6) membina dan mengembangkan perfilman nasional; (7) meningkatkan apresiasi masyarakat dalam seni dan budaya.
2.2 Program Pengembangan Pariwisata
Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata (community-based tourism development).
Tujuan program ini adalah mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan kebudayaan, dan sumber daya alam (pesona alam) lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat; mengembangkan dan memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri.
Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah (1) meningkatnya efektivitas kegiatan pariwisata sebagai wahana promosi seni, budaya tradisional, dan alam (pesona alam) secara global; (2) terwujudnya kegiatan pariwisata sebagai wahana yang mendukung pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap seni dan budaya masyarakat lain; (3) terwujudnya kegiatan pariwisata sebagai wahana pendukung upaya berkreasi di bidang kesenian serta wahana yang mendukung pengembangan dan pengkayaan budaya baru sesuai tantangan masa depan; (4) meningkatnya sumbangan pariwisata dalam mendorong peningkatan devisa dan kesejahteraan masyarakat lokal; (5) meningkatnya peran aktif masyarakat dan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam pengembangan pariwisata; dan (6) meningkatnya kualitas manajerial pengembangan produk pariwisata dan keterpaduannya dengan upaya pemasaran pariwisata.
Untuk mencapai sasaran-sasaran di atas, kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah (1) merumuskan reformasi kebijakan pariwisata nasional berlandaskan pemberdayaan sumber daya lokal melalui keterpaduan antara manusia dan lingkungannya, termasuk sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan desentralisasi dan tantangan globalisasi; (2) merumuskan strategi pemasaran industri pariwisata dengan penekanan pada keterpaduan antara produk dan pemasaran pariwisata, termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasi pariwisata antardaerah dalam rangka mendukung penguatan dan pengembangan promosi pariwisata yang terpadu ke pasar global; (3) mengembangkan sumber daya alam (pesona alam) lokal secara konservatif sebagai produk pariwisata potensial; (4) mengembangkan serta pengkayaan kesenian dan kebudayaan tradisional lokal sebagai produk wisata potensial; (5) meningkatkan koordinasi pembagian tugas dan tanggung jawab antarpelaku (stakeholders) melalui inisiasi pembentukan forum lintas pelaku pariwisata dan pembentukan jaringan kerja (networking) guna menciptakan
VIII - 14
kesatuan komitmen; (6) meningkatkan aksesibilitas ke tujuan-tujuan wisata potensial sekaligus peningkatan mutu dan profesionalisme jasa pelayanan di daerah-daerah wisata potensial; (7) meningkatkan kemampuan lembaga pelayanan publik di tingkat lokal dan nasional melalui peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan peraturan terkait yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata.
3. Kedudukan dan Peranan Perempuan
3.1 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu, yaitu baik sebagai insan dan sumber daya pembangunan; sebagai bagian dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang; sebagai mahluk sosial yang merupakan agen perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sasaran kinerja program ini adalah meningkatnya kualitas dan peranan perempuan terutama di bidang-bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya.
Sasaran kinerja program ini akan dicapai melalui berbagai kegiatan pokok yang tercantum dalam (1) program pembentukan peraturan perundang-undangan; (2) program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; (3) program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (4) program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja; (5) program perbaikan struktur politik; (6) program pengembangan budaya politik; (7) program pendidikan dasar dan prasekolah; (8) program pendidikan menengah; (9) program pendidikan tinggi; (10) program pembinaan pendidikan luar sekolah; (11) program lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat; (12) program upaya kesehatan; (13) program perbaikan gizi masyarakat; (14) program pengembangan potensi kesejahteraan sosial; (15) program pemberdayaan keluarga; (16) program kesehatan reproduksi remaja; (17) program keluarga berencana.
3.2 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan
Program ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Sasaran kinerja program ini meliputi (1) te-rumuskannya dan terlaksananya kebijakan pembangunan yang responsif gender yang ditujukan bagi peningkatan kedudukan dan peranan perempuan di segala bidang kehidupan dan pembangunan; (2) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan yang serasi antara kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional dan kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat daerah.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui program ini adalah (1) mengintegrasikan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan ke dalam berbagai kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya secara terpadu, baik di tingkat nasional maupun daerah; (2) melakukan pengkajian dan menyempurnakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih diskriminatif terhadap perempuan dan tidak berkeadilan gender; (3) melakukan pengkajian kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam rangka mencari alternatif-alternatif kebijakan yang lebih efektif; (4) melaksanakan promosi, advokasi, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan; (5) melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah gender sesuai dengan kondisi sosial budaya, agama, dan perkembangan masyarakat, termasuk pemanfaatan dan pendayagunaan hasilnya bagi upaya penguatan pengarusutamaan gender.
VIII - 15
3.3 Program Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan terutama organisasi perempuan; memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan; meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap dan proses pembangunan. Sasaran kinerja program ini adalah (1) meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan perempuan; (2) terwujudnya sistem pengarusutamaan gender yang antara lain ditandai oleh meningkatnya kesadaran gender pada seluruh aparat pemerintah, terutama para perencana dan pengambil keputusan, terbentuknya komisi atau forum nasional kesetaraan dan keadilan gender, terbentuknya unit pengarusutamaan gender di setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, terwujudnya berbagai alat dan metode untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, serta tersedianya data dan informasi gender dalam berbagai bidang pembangunan; dan (3) meningkatnya peran, kualitas dan kemandirian lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan, terutama organisasi perempuan.
Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui program ini adalah (1) me-laksanakan KIE dan advokasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI dan Polri, dan masyarakat secara keseluruhan; (2) mendorong terbentuknya komisi atau forum kesetaraan dan keadilan gender; (3) meningkatkan kemampuan dan kapasitas institusi-institusi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, antara lain melalui peningkatan keterampilan dan keahlian serta pembentukan unit pengarusutamaan gender di setiap instansi pemerintah; (4) mengembangkan berbagai alat dan metode, termasuk mengembangkan materi dan bahan KIE untuk pengarusutamaan gender; (5) mengembangkan sistem informasi gender, antara lain melalui penyediaan data dan informasi yang dibedakan menurut jenis kelamin; (6) meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki visi pemberdayaan perempuan, termasuk organisasi-organisasi perempuan yang ada di tingkat nasional dan daerah, melalui peningkatan keterampilan dan keahlian untuk lebih dapat menemukenali dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan, serta bersama-sama pemerintah merumuskan kebijakan dan program pembangunan; (7) menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah, masyarakat, pranata dan lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki visi pemberdayaan perempuan; (8) meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat media dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
4. Pemuda dan Olahraga
4.1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga
Program ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan olahraga di berbagai bidang pembangunan. Sasaran kinerja program ini meliputi (1) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan olahraga yang serasi bagi peningkatan kualitas dan kuantitas insan pelaku, pembina, praktisi, dan pendukung olahraga; dan (2) terumuskannya dan terlaksanakannya kebijakan olahraga yang serasi dan sinergi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah.
Kegiatan pokok dalam program ini adalah (1) melaksanakan pengkajian dan merumuskan kebijakan pembangunan olahraga yang efektif, proaktif, dan inovatif; (2) me-
VIII - 16
laksanakan pengkajian dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang aspiratif dan akomodatif untuk mendukung perkembangan olahraga nasional yang dinamis dan kompetitif; (3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga.
4.2 Program Pemasyarakatan Olahraga dan Kesegaran Jasmani
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani masyarakat dan pelaksanaan kegiatan olahraga termasuk olahraga masyarakat sehingga mendukung pelaksanaan paradigma sehat dan melestarikan olahraga tradisional sebagai potensi budaya nasional.
Sasaran kinerja program ini adalah (1) meningkatnya kesegaran jasmani masyarakat termasuk peserta didik, pekerja, dan kelompok lanjut usia; (2) meningkatnya jumlah dan kualitas olahraga yang berkembang di masyarakat termasuk untuk penyandang cacat, lanjut usia, dan olahraga tradisional; dan (3) meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan kesegaran jasmani dan olahraga, baik di tempat kerja, maupun fasilitas umum.
Kegiatan pokok dalam program ini adalah (1) melaksanakan pelayanan KIE dan konseling bagi masyarakat berolahraga; (2) mengembangkan olahraga anak; (3) mengem-bangkan pendidikan jasmani di sekolah dan perguruan tinggi; (4) mengembangkan olahraga di tempat kerja; (5) mengembangkan olahraga rekreasi; (6) mengembangkan olahraga lanjut usia; (7) mengembangkan olahraga penyandang cacat; (8) mengembangkan olahraga tradisional; (9) meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan prasarana dan sarana olahraga.
4.3 Program Pemanduan Bakat dan Pembibitan Olahraga
Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga sejak usia dini termasuk bagi penyandang cacat terutama di sekolah.
Sasaran kinerja program ini adalah (1) meningkatnya jumlah bibit olahragawan berbakat, termasuk penyandang cacat; (2) meningkatnya jumlah dan kualitas wadah pembinaan olahragawan pelajar; (3) meningkatnya jumlah dan kualitas kompetisi berdasarkan prioritas cabang olahraga yang diunggulkan; (4) meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana olahraga dengan kualitas yang memadai dan sesuai standar termasuk untuk penyandang cacat; (5) me-ningkatnya peran organisasi olahraga termasuk olahraga penyandang cacat dalam upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga; (6) meningkatnya kualitas gizi sesuai standar bagi olahragawan berbakat; (7) meningkatnya kualitas kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; dan (8) meningkatnya penerapan dan pemanfaatan iptek olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi pada semua cabang olahraga.
Kegiatan pokok dalam program ini adalah (1) menanamkan disiplin dan nilai-nilai sportivitas dalam membentuk mental olahragawan; (2) melakukan identifikasi dan mengembangkan olahraga unggulan daerah; (3) melakukan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga; (4) melakukan pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga prioritas daerah melalui wadah-wadah pembinaan; (5) melakukan pelatihan guru pendidikan jasmani dan penilik olahraga; (6) menyelenggarakan kompetisi olahraga pelajar; (7) melakukan intensifikasi pemberdayaan pemandu bakat olahraga; (8) menyediakan prasarana dan sarana olahraga di setiap sekolah; (9) melaksanakan pelayanan KIE dan advokasi bagi olahragawan berbakat; (10) memberikan penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi; (11) melakukan pembinaan manajemen organisasi olahraga; (12) meningkatkan
VIII - 17
partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pendanaan olahraga; (13) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemanduan bakat dan pembibitan olahraga.
4.4 Program Peningkatan Prestasi Olahraga
Program ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga termasuk olahraga bagi penyandang cacat.
Sasaran kinerja program ini adalah (1) meningkatnya prestasi olahragawan di tingkat nasional yang antara lain ditandai dengan pemecahan rekor nasional; (2) meningkatnya peringkat juara yang diraih atlet dalam kejuaraan olahraga termasuk olahraga bagi penyandang cacat di tingkat internasional; (3) termanfaatkannya iptek olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga; dan (4) meningkatnya dukungan dunia usaha, industri, dan partisipasi masyarakat terutama dalam pendanaan dan pembinaan olahraga prestasi.
Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini adalah (1) melakukan identifikasi prioritas cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional; (2) melakukan pembinaan cabang olahraga prestasi prioritas di tingkat daerah dan nasional; (3) mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan keahlian serta melakukan penempaan mental bagi atlet; (4) menyelenggarakan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; (5) meningkatkan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan, tingkat daerah, dan tingkat nasional sehingga mampu berperan aktif dalam pembinaan olahraga prestasi dan peningkatan prestasi olahraga; (6) me-ningkatkan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; (7) mengembangkan pengetahuan iptek dan meningkatkan keahlian yang strategis bagi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; (8) menerapkan dan memanfaatkan iptek olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga; (9) meningkatkan partisipasi dunia usaha, in-dustri, dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olahraga prestasi; (10) me-ningkatkan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olahraga.
4.5 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan
Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah (1) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan kepemudaan bagi peningkatan kualitas dan peran pemuda sehingga mengarah pada kemandirian, peningkatan kreativitas, dan siap dalam bersaing di berbagai bidang pembangunan; dan (2) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan kepemudaan yang serasi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah.
Kegiatan pokok program ini adalah (1) melakukan pengkajian kebijakan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberdayaan pemuda di bidang ekonomi dan sosial budaya serta kesempatan berkreasi bagi pemuda; (2) melakukan pengembangan berbagai materi KIE dan advokasi bagi pemuda dalam rangka lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan; (3) mengintegrasikan kebijakan pembangunan kepemudaan ke dalam berbagai kebijakan kepemudaan lainnya secara terpadu baik di tingkat nasional maupun daerah; (4) melakukan intensifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan masalah-masalah kepemudaan termasuk pemanfaatan dan pendayagunaan hasilnya.
VIII - 18
VIII - 19
4.6 Program Peningkatan Partisipasi Pemuda
Tujuan program ini adalah untuk memberi peluang yang lebih besar kepada pemuda guna memperkuat jati diri dan potensinya dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan termasuk upaya penanggulangan berbagai masalah pemuda. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah (1) meningkatnya partisipasi pemuda dalam lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan; (2) terbentuknya peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara bertanggung jawab; (3) me-ningkatnya jumlah wirausahawan muda; (4) meningkatnya jumlah karya, kreasi, karsa, dan apresiasi pemuda di berbagai bidang pembangunan; (5) menurunnya jumlah kasus dan penyalahgunaan narkoba oleh pemuda serta meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba; (6) menurunnya angka kriminalitas yang dilakukan pemuda.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran program peningkatan partisipasi pemuda, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan dikelompokkan ke dalam tiga bidang, yaitu ekonomi, agama, dan sosial budaya.
Di bidang ekonomi, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah (1) mem-berdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi pemuda agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya bagi pemuda; (2) meningkatkan kualitas, kompetensi, kemandirian, dan profesionalisme pengusaha kecil, menengah, koperasi pemuda agar lebih kreatif, inovatif, produktif, dan berdaya saing global; (3) meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja pemuda yang diarahkan bagi peningkatan kompetensi, kemandirian, dan profesionalisme; (4) mengembangkan kewirausahaan pemuda yang berorientasi global dengan memperhatikan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah; (5) meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemuda tentang manfaat penggunaan iptek dan informasi dalam meningkatkan keunggulan daya saing pemuda; (6) meningkatkan partisipasi dan kepedulian pemuda dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kesinambungan pembangunan.
Di bidang agama dan sosial budaya, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah (1) memperluas kesempatan dalam berorganisasi dan berkreasi bagi pemuda secara bebas dan bertanggung jawab; (2) meningkatkan apresiasi seni dan budaya bangsa di kalangan pemuda sebagai media persahabatan antardaerah dan antarnegara; (3) meningkatkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial di kalangan pemuda; (4) mencegah berbagai pengaruh negatif budaya asing di kalangan pemuda dalam rangka memperkuat ketahanan budaya nasional; (5) meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada penghargaan terhadap kemajemukan; (6) meningkatkan peran aktif pemuda dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda; (7) meningkatkan peran aktif pemuda dalam penanggulangan kriminalitas termasuk tawuran di kalangan pelajar dan pemuda; (8) memberikan pemahaman, penanaman nilai-nilai, dan penghormatan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) bagi pemuda; (9) meningkatkan jaringan kerja sama di kalangan pemuda, baik tingkat nasional maupun internasional.
Seluruh upaya peningkatan partisipasi pemuda di bidang-bidang pembangunan tersebut akan didukung pula oleh pengembangan materi dan pelaksanaan KIE serta advokasi bagi pemuda.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar